Tata cara pendirian PMA diatur sesuai hukum yang berlaku dimana penanaman modal asing tentu membutuhkan dokumen yang lebih kompleks dibandingkan mendirikan perseroan terbatas biasa. Menyewa jasa konsultan yang tepat dapat mempermudah klien untuk mendapatkan izin pendirian PMA.
Dasar Hukum
Dasar hukum pendirian PMA adalah:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Serta dasar hukum lain yang relevan termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan BKPM yang mengatur aspek perizinan, tata cara, hingga batasan investasi
Syarat Pendirian PMA
Untuk bisa melakukan pendirian PMA di Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar, meliputi:
- Syarat Administratif
Calon pendaftar pendirian PMA harus menyertakan beberapa dokumen seperti:
- Identitas Pemegang Saham Asing : pemegang saham asing perlu menyertakan paspor dan akta pendirian perusahaan asing sebagai identitas legal.
- Identitas Pemegang Saham Lokal : apabila usaha ini merupakan patungan dengan pengusaha lokal, maka juga diperlukan dokumen data diri dari pemegang saham dari dalam negeri atau lokal.
- Struktur permodalan : syarat ini hampir sama dengan pendirian perseroan terbatas dimana perlu ada struktur modal dasar, kemudian modal ditempatkan dan juga modal disetor.
- Susunan Direksi dan Komisaris : calon pendiri PMA harus memiliki susunan direksi dan komisaris sebagai persyaratan pendirian PMA
- Alamat kantor di Indonesia : PMA harus memiliki kantor di Indonesia dengan alamat yang jelas
- Syarat Teknis
Beberapa persyaratan teknis yang harus disiapkan untuk pendaftaran PMA adalah:
- Penentuan KBLI Usaha : penentuan KBLI usaha dapat dilakukan lewat sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan memilih kode KBLI 5 digit yang paling sesuai dengan kegiatan usaha yang direncanakan.
- Ketersediaan Modal Minimum : pendiri PMA wajib memiliki modal minimum sebesar kurang lebih USD 700.000/Rp 10 miliar. Jumlah ini mengacu pada kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Rencana bisnis : calon pendiri PMA wajib menyertakan rencana bisnis di Indonesia secara lengkap dan detail. Bisnis tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.
Cara Pendirian PMA Melalui Jasa Konsultan Hukum
Bagi Anda yang ingin mendirikan PMA, berikut cara pendirian PMA dengan bantuan jasa konsultan hukum Best Legal:
- Konsultasi Awal
Calon pendiri PMA menghubungi Best Legal sebagai jasa konsultan hukum untuk mendiskusikan segala hal tentang teknis dan persyaratan pendirian PMA
- Pemesanan Nama Perusahaan
Tim Best Legal akan membantu klien untuk memesan nama perusahaan di situs AHU Online. Calon pendiri PMA dapat menyiapkan beberapa nama dengan tiga kata.
- Penyusunan Akta Pendirian
Tim Best Legal selanjutnya akan menyusun akta pendirian dalam Bahasa Indonesia. Dalam akta tersebut memuat:
- Nama perusahaan : nama perusahaan yang akan dituliskan setelah dilakukan pengecekan
- Alamat : alamat perusahaan harus jelas dan merupakan bangunan fisik
- Struktur modal : struktur modal ini harus disampaikan secara rinci, dimana ada rincian persentase modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Pemegang saham asing : dalam akta pendirian, harus ada nama lengkap dan identitas jelas dari pemegang saham asing, dimana hal ini dapat dibuktikan lewat paspor.
- Direksi & komisaris : akta pendirian juga memuat tentang direksi dengan identitas lengkap dan juga komisaris dengan identitas lengkap.
- Bidang usaha : akta pendirian harus memuat bidang usaha yang sesuai dengan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha
- Pengesahan Badan Hukum
Tim Best Legal akan mengajukan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berwenang dalam penerbitan SK Pengesahan Badan Hukum.
- Pendaftaran OSS (Perizinan Berusaha)
Tim Best Legal akan mendaftarkan perusahaan tersebut ke OSS sebagai perizinan berusaha. Nantinya, akan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini merupakan syarat izin usaha atau komersial sesuai jenis kegiatan.
- Pemenuhan Komitmen
PMA perlu menyampaikan dokumen teknis, terutama apabila usaha berisiko menengah–tinggi. Dalam hal ini, juga perlu ada lokasi bangunan dan juga pengurusan izin lingkungan.
- Pembukaan Rekening Bank Perusahaan
Setelah memiliki surat izin usaha, perusahaan wajib memiliki rekening bank perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan transaksi.
- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
PT. PMA memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan rutin ke BKPM secara rutin.
Waktu Proses Pengerjaan
Proses pengerjaan pendirian PT PMA membutuhkan proses yang meliputi:
- Persiapan dokumen sekaligus penyusunan akta dan pengesahan berlangsung 3 sampai 7 hari kerja.
- Pengajuan dan persetujuan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) butuh waktu kurang lebih 4 minggu.
- Pendaftaran di Kemenkumham dan registrasi legalitas, domisili, NPWP/NIB dan perizinan usaha tambahan kurang lebih 12 minggu.
- Khusus untuk Pengurusan OSS NIB dan izin usaha membutuhkan 1 hingga 3 hari kerja
- Proses opsional adalah pemenuhan komitmen teknis. Biasanya proses ini membutuhkan 7 hingga 30 hari. Hal ini tergantung jenis izin.
FAQ
- Apakah investor asing bisa 100% memiliki perusahaan? Ya, investor asing diperbolehkan memiliki 100 persen saham di PT PMA abila bidang usaha yang didaftarkan tidak termasuk daftar pembatasan kepemilikan asing regulasi sektoral.
- Berapa modal minimum PT PMA? Modal minimum untuk PT PMA adalah Rp 10.000.000.000 namun jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan untuk modal disetor atau modal ditempatkan minimal Rp 2,5 miliar.
- Apakah PMA wajib punya kantor fisik? Ya, PT PMA wajib memiliki kantor fisik yang menjadi alamat usaha terdaftar (registered business address) di Indonesia. Untuk perusahaan yang menggunakan virtual office atau co working space perlu diverifikasi sebagai alamat bisnis sah.
- Apakah Direktur Wajib WNI? Tidak, karena WNA dapat menjadi direktur perusahaan apabila memenuhi persyaratan administratif dalam hal identitas dan kepemilikan memiliki izin tinggal atau kerja sah. Namun demikian, seringkali pendiri PT PMA menunjuk direktur WNI demi kemudahan administrasi
- Berapa lama pendiriannya? Proses pendirian PT PMA membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan mulai dari pendaftaran hingga perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional.